Mungkin kita semua muak dengan berita kasus korupsi para pejabat di negeri ini. Bisa jadi kita juga jengkel dengan makin terpuruknya ekonomi negeri ini.

Mata uang rupiah makin lemah di hadapan mata uang dolar AS, anjlok ke Rp 18.000 per dolar AS. Titik paling rendah sejak republik ini berdiri.

Pekan pertama Juni 2026 pasar saham kita turun drastis. Sampai para pemain saham memutar lagu mengheningkan cipta sambil memperlihatkan angka-angka saham fundamental yang memerah, artinya harganya menurun secara merata.

Tak hanya itu, tanpa pemberitahuan, 10 Juni 2026 bahan bakar jenis Pertamax naik harganya dari Rp 12.300/liter menjadi Rp 16.250/liter. Tentu ini membuat beban masyarakat makin berat.

Ada Yang Mencetuskan Reformasi Jilid II

Di sejumlah tempat, demo mahasiswa menuntut: perbaikan ekonomi, kurangi agenda perjalanan luar negeri, hapus program yang tidak fundamental dan fokus perbaikan ekonomi, pendidikan dan hukum.

Bahkan ada tuntutan pejabat-pejabat itu untuk mundur. Di sinilah kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan. “Kalau mereka mundur, lantas siapa yang akan menggantikan mereka semua?”

Kemana Mencari Next Leader, Apakah Dari DPR-MPR RI?

Pertanyaan berikutnya, “Siapakah orang-orang yang mampu menggantikan, tak hanya menggantikan namun mampu mengelola negeri ini lebih andal dan lebih amanah?”

Kemana ‘menemukan’ sosok amanah dan berkompeten di bidangnya masing-masing? Apakah di DPR-MPR RI?

Bahkan mayoritas publik kurang yakin dengan kemampuan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang saat ini menjabat. Menurut data, sepertiga lebih anggota DPR RI saat ini tidak mencantumkan latar pendidikannya.

Silakan cek di artikel: Sepertiga Lebih Anggota DPR RI Tak Mencantumkan Latar Belakang Pendidikan, Netizen: Ada Masalah Apa Sih? (tayang di Jawapos.com, 16-9-2025).

Inilah ‘Wajah’ Pemimpin Kita Saat Ini

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirilis dalam laporan Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 mencapai 580 orang.

Jika ditinjau dari latar belakang pendidikan terakhir, lulusan strata satu (S1) menjadi yang terbanyak 155 orang. Disusul oleh lulusan strata dua (S2) sebanyak 119 orang, lalu diploma tiga (D3) hanya 3 orang.

Bahkan, terdapat 63 anggota dewan hanya lulusan SMA. Menariknya, lulusan strata tiga (S3) tercatat hanya 29 orang.

Namun, cukup banyak anggota DPR yang tidak mencantumkan pendidikan terakhirnya. Jumlahnya mencapai 211 orang atau 36,38 persen dari total anggota.

Reputasi Parlemen Kita Yang Diragukan

Tidak sedikit warganet mempertanyakan mengapa masih ada anggota dewan yang tidak mencantumkan pendidikannya. Hal itu terlihat dalam unggahan media sosial dataindonesia_id.

“Yang tidak nyebut, ada masalah apa si,” komentar @eddythawan.

Warganet lain memberikan standar pendidikan untuk menjadi anggota dewan, seharusnya mereka yang duduki di parlemen D3/S1.

“Minimal D3/S1 tingkat pendidikannya untuk menjadi anggota DPR dan DPRD,” tulis @7315dimas.

Dari sinilah kita kemudian merenung, mulai dari mana pembenahan negeri? Belum tentu orang-orang lain yang dekat dalam lingkaran pemerintahan akan lebih amanah dan lebih terampil daripada yang sekarang ini.

Jika kita mengutuk situasi, itu tak akan mengubah apa pun. Jika kita menyalahkan sana sini, juga bukan tindakan produktif. Bagi warga negara biasa seperti kita, waktu kita habis jika untuk mencela para pejabat itu.

Jika Kita Semua Mati Secara Biologis dan Secara Teknis, Siapa Yang Mengurus Negeri ini?

Ada nasihat dari Ketua Pengurus YPAS, Dr. (HC). Abdul Kadir M. Baradja tentang kondisi negeri ini.

“Para pejabat itu pasti akan mati. Kita juga, para pemegang jabatan juga akan mati. Akan ada dua jenis kematian: mati secara biologis dan mati secara teknis. Tugas kita: mempersiapkan insan-insan penerus yang lebih baik dan lebih berkualitas.”

Mati biologis artinya manusia pasti akan sampai pada ajalnya, cepat atau lambat. Terlepasnya ruh dari raga, dan pasti dikebumikan.

Sedangkan mati teknis yang dimaksud adalah para pejabat itu pasti akan habis masa jabatannya. Ada yang hanya lima tahun dalam satu periode, bisa juga kurang dari itu atau juga lebih dari satu periode. Tidak lama sebenarnya.

Bersambung ke bagian dua : Kita Sebagai Warga Negara Bisa Apa?